PENDOPOSATU.ID, KABUPATEN MALANG – Bupati Malang Bersama Anggota DPRD Kabupaten Malang rapat paripurna mengikuti pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun 2025 beserta nota keuangan yang digelar di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kepanjen pada pada Jum’at (16/08/2024) siang.
Rapat Paripurna di gedung DPRD kabupaten Malang yang menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo yang digelar setiap tahun dihadiri Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, M.M., Ketua DPRD Kabupaten Malang, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Unsur Forkopimda, Kepala Kemenag kabupaten Malang, Pimpinan Instansi, Perguruan Tinggi dan Perbankan, Tokoh Agama, Anggota DPRD, Tokoh Masyarakat, Ketua PKK, dan tamu undangan.
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan terakhirnya yang disiarkan secara virtual di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Jokowi memberikan apresiasi atas ketangguhan bangsa Indonesia yang mampu melewati berbagai tantangan berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid 19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.
“Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan APBN harus dimanfaatkan memperkokoh lompatan kemajuan, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
“APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. selain daripada itu penyusunan R.APBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5%, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%.
“Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 259 miliar US dollar di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Dan, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini,” jelas Jokowi.
Menurut Jokowi indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan dimana tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024 dan tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024 selain itu angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024.
“Kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak yang lainnya,” imbuhnya.
Di sektor kesehatan, sambungnya, upaya perbaikan sektor kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik di mana angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.
“Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi sekarang 273 juta di tahun 2024. Di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menekankan perlunya melanjutkan reformasi struktural, terjaganya kebijakan fiskal yang sehat, dan desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan yang dirancang fleksibel untuk menghadapi ketidak pastian ekonomi.
“Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, dan meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan,” tutur Jokowi.
Presiden Jokowi membeberkan terkait strategi kebijakan jangka pendek yang difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan dan pemerataan antar daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan ekosistem pendidikan, penguatan lumbung pangan, dan peningkatan permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu dirinya bersama pemerintah juga terus bekerja keras untuk membangun SDM yang unggul, berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, dan penguatan jaring pengaman sosial.
“Bantuan pendidikan terus diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan. Program Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan sekitar 20 juta siswa per tahun diberikan. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk pendidikan 1,5 juta mahasiswa. Serta, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pendidikan sekitar 45 ribu mahasiswa,” pungkas Presiden Jokowi.
Penulis : soeseno
Sumber Berita : Redaksi
