Malang, pendoposatu.id – Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan tiga proyek strategis nasional sebagai skala prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah Malang Selatan. Fokus utama diarahkan pada realisasi jalan tol, disusul program Inpres Jalan Daerah (IJD), serta penyambungan akses Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang dan Kota Blitar.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, saat diwawancarai awak media di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (19/1/2026).
Khairul menjelaskan, ketiga proyek tersebut sengaja diprioritaskan secara bertahap agar perhatian dan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum tidak terpecah. Menurutnya, jalan tol menjadi kunci utama pembuka konektivitas wilayah selatan Kabupaten Malang.
“Ada tiga hal prioritas di Malang Selatan. Pertama jalan tol, kedua Inpres Jalan Daerah, dan ketiga akses jalan Pansela menuju Lumajang. Tapi harapan kami sebenarnya jalan tol dulu yang direalisasikan, supaya fokus Kementerian PU tidak terpecah-pecah,” tegas Khairul.
Khairul mengungkapkan, proyek jalan tol Malang Selatan saat ini telah memasuki tahap review basic design dan feasibility study (FS). Jika tidak terjadi perubahan signifikan, pelaksanaan fisik ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027.
“Sekarang jalan tol sedang review basic design dan review FS. Insya Allah 2027, kalau tidak ada perubahan-perubahan, sudah bisa masuk tahapan pembebasan lahan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan jalan tol nantinya akan menjadi penggerak utama pertumbuhan kawasan Pansela agar berkembang seperti jalur Pantura di wilayah utara Jawa.
Untuk Pansela, Khairul menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat ruas yang belum terhubung, khususnya dari Sumawi hingga Lemajang. Total panjang trase yang belum tersambung di wilayah Kabupaten Malang mencapai sekitar 45 kilometer.
“Di Blitar itu sudah bergerak, tinggal sisa sekitar 4 kilometer. Sementara di wilayah kami menuju Lemajang masih kurang lebih 45 kilometer,” jelasnya.
Menurut Khairul, kendala utama Pansela adalah kondisi trase yang cukup ekstrem. Oleh karena itu, trase direncanakan sedikit dinaikkan untuk mengurangi tingkat kesulitan teknis.
“Memang agak ekstrem, makanya trasenya dinaikkan sedikit. Tapi secara teknis sudah bisa dikaji, basic design-nya juga sudah mulai dibuat. Sekarang tinggal tekanan dan dorongan agar ini bisa dipercepat,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa Balai Besar Jalan Nasional mendorong Pemkab Malang agar aktif mengusulkan langsung ke Kementerian PU, termasuk kepada Menteri, agar penyambungan Pansela menjadi perhatian nasional.
Selain jalan tol dan Pansela, Pemkab Malang juga mengawal program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada ruas Pagak–Kepanjen. Khairul mengungkapkan, usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian PU, meski nilai anggaran masih dalam proses finalisasi.
“Alhamdulillah, usulan Inpres Jalan Daerah kita sudah disetujui, cuma nilainya belum. Makanya saya harus ke Surabaya untuk menindaklanjuti,” ungkapnya.
Saat ini, total panjang jalan yang diusulkan mencapai sekitar 13 kilometer, lanjutan dari pekerjaan sebelumnya sepanjang 3,1 kilometer dengan nilai Rp15,8 miliar. Untuk tahap lanjutan, Pemkab Malang mengusulkan anggaran antara Rp49 miliar hingga Rp65 miliar.
“Itu sudah komplit, termasuk drainase kiri-kanan, pelebaran badan jalan, dan peninggian jalan,” jelas Khairul.
Khairul menambahkan, pelebaran jalan akan memanfaatkan badan jalan eksisting dengan penambahan lebar sekitar satu meter di sisi kiri dan kanan, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pelebaran tidak hanya difokuskan pada badan jalan, tetapi juga pada sistem drainase agar konstruksi lebih tahan lama.
“Kalau memungkinkan satu meter kiri-kanan kita manfaatkan. Tapi pelebaran ini tidak semata-mata untuk badan jalan, melainkan juga untuk drainase,” pungkasnya.
Dengan penetapan tiga proyek strategis ini, Pemkab Malang berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Malang Selatan dapat segera terwujud dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, serta pemerataan pembangunan.
Penulis : nes
