PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyoroti masih adanya pungutan serta kewajiban membeli seragam di sejumlah sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menambah beban masyarakat, terutama bagi kalangan kurang mampu.
“Kenapa sekolah masih ada yang beli seragam? Padahal seharusnya teman-teman yang tidak mampu bisa difasilitasi. Ini harus jadi catatan sekaligus evaluasi,” ujar Amithya, Senin (8/9).
Ia menilai, program pembagian seragam gratis yang sudah berjalan sebelumnya perlu diperbaiki, terutama dari sisi pendataan agar lebih tepat sasaran.
“Memang semua sekolah negeri mendapat seragam gratis. Tapi jangan lupa, di sekolah negeri juga ada orang tua murid yang sebenarnya mampu. Mereka tidak terlalu berat jika harus membeli seragam atau memenuhi pungutan sekolah. Justru yang benar-benar membutuhkan harus lebih diprioritaskan,” jelasnya.
Amithya menyebut, DPRD kerap menerima keluhan dari masyarakat soal distribusi seragam gratis yang dianggap kurang adil. Tidak sedikit warga mempertanyakan mengapa sebagian mendapat bantuan, sementara yang lain tidak.
“Kalau datanya jelas, masyarakat tidak akan lagi bertanya, ‘kok kami tidak dapat, sementara mereka dapat?’. Ini yang harus dibenahi. Program bisa terus berjalan, tapi harus dievaluasi agar lebih berkeadilan,” tegasnya.
Ia berharap, Pemerintah Kota Malang bersama perangkat daerah terkait dapat memperbaiki sistem pendataan sehingga kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi itu wajar. Ini masukan dari kami di DPRD agar ke depan tidak ada lagi kebingungan masyarakat terkait pungutan maupun bantuan seragam,” pungkas Amithya.
Penulis : Yoen
Editor : Gus
