PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Tak ada kata Jera atau memang benar ada orang kuat yang menjadi backing atas arogansi Amul Massage Syariah (AMS) dibalik layar. Belum usai polemik penahanan ijazah, owner AMS kembali berulah terapkan ‘uang tebusan’ jutaan rupiah dan lagi-lagi nama Disnaker terseret dan di catut. Ada apa di balik ‘restu’ praktik bisnis pijat beromzet fantastis yang jauh dari kata ‘syariah’ ini?
Pasca mediasi AMS dengan eks karyawannya, kini kembali terkuak untuk kesekian kalinya pihak manajemen tak hanya kembali mencatut nama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melegitimasi klausul kontrak, namun juga menerapkan aturan baru yang mencekik karyawan: “uang tebusan” ijazah senilai jutaan rupiah.
“saya kalau disuruh mengembalikan ijazah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan (ijol) saya tidak mau!,” seperti yang dituturkan narasumber menirukan pernyataan Owner AMS.
Narasumber juga mengungkapkan, jika owner AMS diduga masih tak bergeming dan dengan adanya kasus yang mencuat ke publik kini mereka mensiasati kontrak kerja sesuai “arahan” oknum Disnaker.
“Aku gak mau bilang, soal e nanti diplintir ngene-ngene, ahirnya aku telponan sama Ida (disnaker) terus dikasih solusi begini,” ujar owner AMS kepada pada para terapis.
Namun yang lebih menghebohkan, karyawan kini dipaksa menandatangani kontrak baru dengan konsekuensi yang lebih memberatkan. Ijazah tetap ditahan, dan untuk mendapatkannya kembali, karyawan diwajibkan membayar jaminan sebesar Rp 3 juta.
Dalih owner AMS sungguh mencengangkan, uang jutaan rupiah itu disebut sebagai pengganti jaminan Ijazah untuk mengantisipasi karyawan mencuri barang milik pelanggan. Sebuah logika yang tak hanya meresahkan namun juga menggeneralisasi potensi kriminal jika terapis AMS berpotensi mencuri.
“Karena mereka ini membawa setoran, membawa tas, uang customer tidak bisa kalau ini (ijazah) dikembalikan. Tapi kayak akte kayak apa kan gak berguna aku gak mau, misal kalian ada kasus pencurian atau apa bisa menjadikan ini sebagai jaminan, atau kalian kasih saya jaminan BPKB atau emas senilai itu tadi (ijazah),” seru owner AMS.
Yang lebih mengejutkan, jika sebelumnya Niko mencatut nama oknum Disnaker, kali ini Ambar secara terang-terangan menyebutkan bahwa pihak Disnaker “menyerahkan” kepada AMS untuk mengatur soal jaminan lain selain ijazah, bahkan menyarankan agar barang berharga karyawan dijadikan pengganti.
“Dari pihak bu Disnaker juga memberikan masukam bagaimana enaknya silahkan rundingan dengan temen-temen. Enaknya bagaimana misalnya barang-barang karyawan yang berharga ditaruh disitu yang menyerupai ijazah,” ujar owner AMS kepada para terapis-nya.
Sebelumnya (05/05) Niko juga berjanji akan mengembalian ijazah tanpa syarat ke seluruh karyawan yang masih tertahan namun lagi-lagi menguap begitu saja. Karena fakta yang terungkap, AMS tetap minta tebusan 3 juta menjadi harga mutlak bagi kebebasan dokumen pendidikan mereka.
“Kalian kalau punya uang 3 juta gak apa-apa, langsung tak kembalikan (Ijasah-nya),” seru owner AMS.
Lebih lanjut, jika ada terapis yang bermasalah owner AMS menolak menggunakan Disnaker, Pengacara maupun Kepolisian dengan argumen kalau ada yang mudah kenapa harus ribet
“Terus aku kudu laporan kalau ada terapis yang bermasalah, terus aku kudu ngurusi ke disnaker atau ke pengacara? Gak mau aku, enek sing gampang kok diribetkan,” ketus owner AMS kepada para terapis yang minta namanya tidak disebutkan.
Selain itu, narasumber menuturkan pengakuan Owner AMS yang menyebutkan ide jaminan lain selain ijazah justru datang dari pihak Disnaker.
Deposit Rp 3 juta kini diduga menjadi modus “tiket” untuk membebaskan ijazah yang tertahan. Lantas, benarkah Disnaker memberikan “lampu hijau” untuk praktik kontroversial ini? Jika benar, apa motif di baliknya? Dan sampai kapan para pekerja di Malang harus terjerat praktik bisnis yang alih-alih “syariah” justru terasa menindas?
Pihak AMS yang dikonfirmasi Pendoposatu.id (19/05) melalui pesan Whatsaap hingga berita ini di tulis masih belum memberikan jawaban.
Sementara itu, pihak Disnakertrans Jawa Timur yang enggan namanya disebut menegaskan pihaknya dalam hal ini membantah jadi backing AMS, dan justru menekankan perlindungan terhadap karyawan dan mediasi jika ada masalah.
Selain itu pernyataan Owner AMS yang mengaku telah menelepon pihak Disnakertrans Jatim dan disarankan untuk menahan ijazah serta meminta uang jaminan juga dibantah tegas.
“Enggak, Bohong dia itu, kalau sampai anak-anak (terapis) membayar silahkan lapor ke Disnaker jangan dirugikanlah anak-anak itu,” sanggahnya melalui telepon (20/05/2025).
Disnakertrans Jatim tidak merekomendasikan praktik yang dilakukan AMS yang mencatut nama Disnaker dan meminta karyawan yang merasa dirugikan untuk melapor Disnaker.
Kasus arogansi AMS jelas bukan sekadar persoalan internal perusahaan, namun telah menyentuh ranah etika bisnis dan perlindungan tenaga kerja.
Pihak-pihak terkait, terutama Disnaker Kota Malang yang terkesan masuk angin, diharapkan bisa segera memberikan klarifikasi dan mengambil tindakan tegas untuk melindungi marwah Disnaker dan hak-hak para pekerja yang terancam.
Bola panas kini ada pada Diasnaker, Publik sedang menunggu sikap dan ketegasan Disnaker yang melempem berhadapam dengan arogansi pengusaha.
Sikap diam Disnaker yang dicatut namanya berkali-kali oleh owner AMS dan diam seolah membenarkan tindakan arogansi perusahaan justru memunculkan pertanyaan publik benarkah ada oknum kuat dan ‘Bermain Mata’ menjadi backing AMS?
Penulis : Gus
Editor : Redaksi
