PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah sakit menjadi isu yang semakin mendesak, khususnya di Kota Malang. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tata cara pengelolaan limbah tersebut, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak rumah sakit yang belum memenuhi kewajiban terkait pengelolaan limbah B3 secara optimal.
Hal ini menjadi perhatian utama, terutama setelah adanya informasi yang viral mengenai pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar.
Limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit terdiri dari empat jenis utama: limbah infeksius, kimia, radioaktif, dan patologi. Limbah infeksius biasanya terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. .
Sementara itu, limbah kimia, yang mencakup bahan kimia berbahaya dan obat-obatan kadaluarsa, memiliki potensi merusak lingkungan jika tidak dihancurkan dengan cara yang tepat.
Limbah radioaktif yang dihasilkan oleh prosedur medis yang melibatkan bahan nuklir juga memerlukan perhatian khusus agar tidak mencemari lingkungan. Begitu pula dengan limbah patologi, yang berasal dari hasil operasi atau pemeriksaan medis, yang berpotensi menyebarkan infeksi jika tidak ditangani dengan benar.
Dampak dari pengelolaan limbah B3 yang tidak tepat sangat besar. Pencemaran tanah dan air bisa terjadi di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA), mengingat limbah ini mengandung mikroorganisme patogen yang dapat mencemari sumber daya alam.
Penyebaran penyakit menular dan infeksi menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, kerusakan ekosistem juga bisa terjadi, mempengaruhi kehidupan flora dan fauna di sekitarnya.
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PP No 101 Tahun 2014 mengatur dengan tegas bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 yang memadai, seperti insinerator.
Insinerator ini berfungsi untuk membakar limbah dengan suhu tinggi, yang dapat mengubah struktur kimia berbahaya pada limbah menjadi bentuk yang lebih aman. Penggunaan insinerator sangat penting untuk mengurangi volume limbah, menghancurkan bahan berbahaya, dan mengurangi risiko kesehatan.
Namun, meskipun regulasi tersebut sudah ada, masih banyak rumah sakit yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini. Padahal, pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat serius, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara bagi pihak yang melanggar.
Terkait dengan masalah ini, Gubernur LIRA Jawa Timur, M. Zuhdi Achmadi turut prihatin atas pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai aturan, ia menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk turun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data dan informasi.
LIRA juga telah mengirimkan surat kepada beberapa rumah sakit besar di Malang, termasuk Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), untuk meminta klarifikasi mengenai permasalahan ini.
“Saat ini, kami sedang mengumpulkan data-data terkait isu ini. Begitu semuanya jelas, kami akan memproses hukum,” ungkap Gubernur LIRA Jatim, Minggu (13/4/2025)
Menurutnya, informasi tentang pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur ini semakin viral dan menuntut perhatian serius dari pihak berwenang. Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sudah seharusnya turun tangan mengatasi masalah ini.
Selain itu, DPRD Kota Malang juga diminta untuk segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan pengelolaan limbah B3 yang sudah berlangsung lama ini.
“DPR harus memanggil Kadis LH Kota Malang untuk meminta penjelasan tentang permasalahan ini. Kami mendapatkan informasi bahwa ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah setempat,” tambahnya
Kepatuhan terhadap regulasi yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan medis yang baik, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Pengelolaan limbah B3 yang tepat dapat mengurangi risiko kesehatan, mencegah pencemaran lingkungan, dan memastikan bahwa rumah sakit beroperasi dengan standar yang baik.
“Pemerintah Kota Malang dan pihak rumah sakit diharapkan dapat lebih serius dalam menangani permasalahan pengelolaan limbah B3 ini” katanya
Hal ini tidak hanya untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa rumah sakit mematuhi ketentuan yang berlaku, demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.
Masalah pengelolaan limbah B3 di rumah sakit di Kota Malang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun regulasi telah ada, pelaksanaan di lapangan belum memadai.
Investigasi yang dilakukan oleh LIRA dan desakan dari DPRD Kota Malang menjadi langkah awal yang baik untuk memastikan bahwa peraturan pengelolaan limbah B3 dijalankan dengan baik.
Pihak terkait diharapkan segera mengambil langkah tegas agar tidak ada lagi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Penulis : Redaksi
Editor : Gus
