Peduli Terhadap Korban Asusila, Komnas PPA Jawa Timur Datangi DPRD Gelar Audiensi

PENDOPOSATU.ID, PASURUAN – Kasus pelecehan seksual berulang terhadap anak di bawah umur di Dusun Ngaroh, Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang telah terjadi sejak awal Januari 2025, menjadi perhatian serius Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PPA) Jawa Timur. Menindaklanjuti hal ini, Komnas PPA Jatim mengadakan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan pada Rabu (23/7/2025).

Dalam audiensi ini yang dihadiri oleh komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan, Dinas Sosial, UPT PPA, beserta lembaga Komnas PPA Jawa Timur .

Dalam kesempatan itu Divisi Hukum Komnas PPA Jawa Timur Daniel mengatakan, kami akan mengawal sampai tuntas pelecehan terhadap anak dibawah umur.

“Kita tidak memandang bulu, siapapun baik itu orang tua , remaja harus ditangkap dan diproses hukum tidak ada perkecualian,” kata Daniel.

“Jangan hanya umur sudah tua tidak diproses hukum biarkan saja, biar ada efek jerah, matipun di penjara itu tidak apa – apa,” tegasnya.

Menurutnya kasus pelecehan seksual tersebut akan menjadi beban moral dan mental terhadap anak seumur hidup jika tidak mendapat penanganan yang tepat.

“Saya berharap kepada Dinas harus peduli terhadap korban untuk melakukan pengawalan agar tidak terjadi beban mental dan trauma,” paparnya .

Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD kabupaten Pasuruan Andre Wahyudi kepada awak media mengatakan, dengan adanya kasus ini dirinya sebagai wakil rakyat akan selalu mengawal sampai tuntas.

“Atas kepedulian kami merasa berterima kasih kepada Dinas Sosial dan UPT PPA Kabupaten Pasuruan, yang mengawal memasukkan korban di pondok Cuban Joyo Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan untuk mengamankan korban tersebut. Juga Komnas PPA Jawa Timur yang telah mengawal korban sampai tuntas,” ungkap Andre.

“Saya berharap pihak kepolisian juga transparan untuk mengungkap kasus ini dari 7 orang yang terlibat harus di proses hukum untuk menghindari asumsi dari masyarakat terutama warga setempat,” tutup Andre. (dul)

Penulis : Abdul

Editor : Gus