PENDOPOSATU.ID, Malang – Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JAMPUD) bersama jurnalis yang tergabung dalam Media online pendoposatu.id mengadakan dialog Spektrum dengan Topik terhangat jelang Pilkada tahun 2024, Utak-Atik Rekom Bupati Malang “Bumbung Kosong Atau Tanpa Petahana”.
Acara yang juga bekjasama dengan Channel 9 tersebut digelar di Sekretariat bersama pendoposatu.id, jalan Kapi Minda raya, Mangliawan, Pakis Kabupaten Malang. Jum’at (14/06/2024) malam.
Dialog tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti Abdul Qodir (Adeng) Wakil ketua DPC PDI-P kabupaten Malang, Zia’ul Haq Sekretaris DPC Gerindra kabupaten Malang, Kuncoro Sekretaris DPC PKB kabupaten Malang, Amarta Faza Sekretaris DPD Nasdem serta menghadirkan Baihaqi Siroj dari Accurate research and Consulting Indonesia (ARCI).
Agus Sadullah Ketua JAMPUD menyampaikan dari beberapa diskusi menyimpulkan bahwa semua tergantung pada keputusan partai-partai akan bermain dalam kontestasi Pilkada 2024.
“Bisa jadi petahana itu dapat rekom, lalu kemudian muncul dari PDI-P dan bisa berkoalisi dengan partai-partai yang lain atau kemudian petahana tidak mendapatkan rekom dari PDI dan pindah ke partai-partai lain,” kata Gus Dollah mengawali dialog.
“Persoalannya adalah bagaimana elit-elit partai di tingkat Kabupaten DPC, DPW dan DPP hari ini akan melakukan pemetaan di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Disinggung terkait kemungkinan petahana bisa maju ketika tidak mendapatkan rekomendasi partai, pria yang akrab disapa Gus Dullah ini menjawab bisa.
“Bisa jadi dia direkom DPP tapi apakah kemudian calon-calon PKB yang dimunculkan hari ini mau nggak dijadikan N2 karena PKB bisa mengusung sendiri,” tanyanya.
Abdul Qodir Wakil ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang dalam diskusi menyampaikan analisis JAMPUD kali ini membuka khazanah berpikir dan bagian dari sebuah pendidikan politik
“Kita tidak hanya berbicara pada tataran siapa yang akan berkuasa, se dominan apa partai politik tapi juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpikir yang ideal. Supaya kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul mampu menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di kabupaten Malang,” terang pria yg akrab disapa Adeng
“Kita sudah berdiri di posisi ideal, bagaimana kemudian kita mampu melahirkan pemimpin dari kader-kader kami yang bisa menjawab segala persoalan itu,” tegasnya.
Dalam dialog santai tapi hangat ini, Adeng menegaskan dengan adanya dua calon PDI-Perjuangan bisa membuka ruang kepada partai-partai politik di luar PDI perjuangan, untuk terus bersama melanjutkan kerjasama politik.
“Ketua umum mengajari kami membangun pemerintahan harus berasaskan gotong royong, karena politik tidak bisa dilakukan orang perorang maka berangkat dari pemahaman itu kami berharap dengan teman-teman yang berada di luar PDI perjuangan untuk terus bersama,” urainya.
Sementara itu Zia’ul Haq Sekretaris DPC Gerindra kabupaten Malang menanggapi kemungkinan lawan Bumbung kosong bisa saja terjadi.
Kemungkinan dua tiga pasangan bisa saja yang terpenting bupati terpilih mampu menjadi jembatan masyarakat dan bisa menjawab persoalan.
“Jangan sampai ada bupati yang membuat kebijakan yang tidak populer kepada masyarakat, jika memang populer pasti kita akan support,” ucapnya.
“UHC bagus, episode ke depan semua masyarakat miskin itu di cover oleh APBD Kabupaten Malang, dibayar tapi yang betul-betul miskin,” lanjutnya.
Zia menerangkan jika yang menjadi persoalan, ketika ada UHC masyarakat tiba-tiba jadi miskin.
“Yang kemarin itu mandiri, tiba-tiba berhenti jadi mandiri mengajukan yang dibiayai oleh APBD, makanya pada waktu evaluasi kita minta stop, jika caranya seperti ini APBD bisa jebol,” paparnya.
Zia juga menekankan bahwasanya pelayanan publik seharusnya berbasis desa dan sudah tidak lagi berbasis dinas dan Pelayanan berbasis desa yang memang harus diberikan.
“Kalo saya bupatinya,” berkelakar.
“Ini yang selalu kita tawarkan kepada semua calon bupati yang sudah beredar itu, ibarat membawa sepeda tidak hanya BPKB nya saja tapi juga motornya diajak sekalian, karena selalu ada kejutan di politik,” urainya
Dirinya minta untuk meyakinkan masyarakat bahwa partai merupakan jembatan masyarakat, untuk menuju Pendopo Satu.
Selanjutnya Amarta Faza Sekretaris DPD Nasdem kabupaten Malang berpendapat untuk memuaskan hajat hidup orang sekitar 2,6 juta penduduk dan memuaskan semua orang juga susah.
“Banyaknya permasalahan ada yang bisa diselesaikan, ada yang harus menunggu dulu, jadi memang dalam setiap kebijakan publik kita melihat bahwa satu kebijakan publik pasti menuai pro dan kontra.” Kata Faza.
“Kalau satu fokusnya ke infrastruktur maka nanti kebijakan yang lain pasti kehilangan fokus, harapannya pemimpin kedepannya ini punya fokus terkait ke beberapa permasalahan inti yang ada di pemerintahan kabupaten Malang.” tandasnya.
“Jadi dari 2,6 juta ini permasalahannya apa aja fokus saja pada beberapa permasalahan yang inti dan harapannya bisa kita selesaikan,” ucapnya.
“Ini adalah salah satu langkah kita salah satu mungkin agenda kita yang pas seleranya berbeda-beda siapa yang layak memimpin kabupaten Malang tapi harapannya kita semua punya satu narasi yang sama bahwa kita berusaha berfokus memajukan kabupaten Malang,” terang Faza.
Kuncoro Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang di akhir Diskusi mengatakan jika berbicara kabupaten Malang, berbicara kemakmuran Kabupaten Malang, bicara perjalanan Pemerintahan Kabupaten Malang oleh Bupati itu tidak lepas dari yang namanya APBD
Kuncoro berpendapat Kabupaten Malang dibanding dengan Kota Malang dan Batu, maka idealnya APBD kabupaten Malang seharusnya di angka 10 Triliun.
“Ketua umum kami senantiasa menyampaikan berpolitik itu harus riang gembira dengan pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, diproses dan di hasil,” jelas Kuncoro.
Kuncoro mengutip apa yang disampaikan Adeng, bahwa politik itu adalah seni dari segala ketidak mungkinan dari sesuatu yang tidak mungkin bisa juga mungkin.
“Jadi untuk tema hari ini, bisa petahana tidak direkom oleh semua partai atau petahana landing dengan bumbung kosongnya itu bisa saja terjad,” lanjutnya.
“Karena apa yang terjadi hari ini banyak tanda-tanda mengarah ke sana contohnya begini kenapa Gerindra yang partai besar partai pemenang nasional punya presiden kok tidak dari awal kok tidak memproklamirkan calonnya termasuk Golkar yang mendapatkan banyak kursi tidak memunculkan calonnya,” tandasnya.
Kuncoro berpendapat seharusnya ada 3 atau 4 pasang calon di Kabupaten Malang, sehingga demokrasi bisa berjalan sedemikian indahnya dan bisa saling rangkul
“Kalau calonnya banyak keinginan masyarakat bisa tersampaikan karena ada semua, sehingga seperti harapan kita bersama siapapun yang terpilih nanti adalah yang terbaik untuk kabupaten Malang yang bisa menjawab semua keluhan dan kebutuhan masyarakat bila dibutuhkan pemerintah harus hadir,” Pungkas Kuncoro
Penulis : Setyo
Editor : Dudung
