PENDOPOSATU.ID, KOTA MALANG – Pemilihan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Malang menuai polemik. Di tengah isu “marwah Pramuka tercoreng,” para pengurus demisioner dan kwartir ranting angkat bicara. Mereka kompak membantah tudingan tersebut dan menyebut kritik yang muncul hanyalah “opini dari orang yang tidak suka” dan memiliki kepentingan pribadi.
Joeli Kipo, salah satu pengurus demisioner Kwarcab Pramuka Kota Malang, menegaskan bahwa terpilihnya Ginanjar sebagai ketua sudah sah karena didukung rekomendasi Wali Kota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Ka Mabicab) yang merupakan pemegang kebijakan di daerah.
Menurut Joeli, kritik “marwah Pramuka tercoreng” adalah ungkapan kekecewaan dari pihak yang gagal meraih posisi pimpinan.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak pemimpin Pramuka di tingkat nasional yang memiliki latar belakang politik, dan hal itu bukanlah masalah.
“Banyak dan sering di Pramuka, baik secara Nasional, orang-orang partai menduduki sebagai ketua gerakan Pramuka dan saya yakin beliau-beliau paham UU RI,” ujarnya pada Jum’at (01/08/2025).
Joeli menambahkan, integritas dan visi misi pemimpin jauh lebih penting daripada latar belakang partainya.
“Di Pramuka butuh figur yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara, terutama generasi muda sebagai masa depan bangsa ini untuk menuju Indonesia Emas, meskipun figur dari partai apapun,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dulu Kwarcab pernah dua periode dipimpin oleh orang partai dan tidak ada penyimpangan yang membawa Gerakan Pramuka ke ranah politik.
Senada dengan Joeli, Angga Putra Brammesa dari Kwartir Ranting Kedungkandang, menyampaikan bahwa pemilihan sudah sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia mempertanyakan siapa pihak yang merasa tercoreng, sambil memberikan contoh sejumlah Ka Kwarcab di Jawa Timur yang juga dipimpin oleh politisi.
“Sebagai contoh, Ka Kwarcab Trenggalek, Syah Muhammad itu dipimpin oleh wakil bupati. Ka Kwarcab Lumajang Yudha Adji Kusuma juga dipimpin oleh wakil bupati. Ka Kwarcab Kabupaten Malang itu juga dipimpin oleh anggota DPRD Jatim dari Partai Nasdem,” terangnya.
Bagi Angga, kegaduhan ini sengaja dibuat oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk menciptakan opini negatif.
“Kemungkinannya opini-opini yang dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan itu sendiri yang membuat gaduh seolah-olah marwah Pramuka Kota Malang tercoreng,” pungkasnya.
Penulis : Gus
Editor : Redaksi
