Malang pendoposatu.id – Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) Asep Suriaman, S. Psi mengaku terhenyak hatinya mendengar kabar bahwasanya Bupati Malang HM. Sanusi berencana akan memberikan bantuan mobil operasional untuk 378 kepala desa dan 12 lurah di 33 kecamatan di Kabupaten Malang yang akan direalisasikan secara bertahap pada tahun 2026 mendatang.
Pemberian mobil operasional untuk Kades dan Lurah se Kabupaten Malang ini memicu tanda tanya besar direktur PuSDeK, mengingat anggaran tersebut dialokasikan di tengah isu kebutuhan publik yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur seperti masih banyak jalan yang rusak serta berlubang-lubang dan layanan publik, masih banyak sekolah yang rusak yang harus diperbaiki. Fasilitas kesehatan. Ketahanan pangan.
Belum lagi ada Instruksi Presien (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus menyesuaikan dengan aturan pusat dan seperti yang sudah tertuang dalam Inpres tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif PuSDeK Asep Suriaman, rencana Bupati Malang Sanusi tersebut dinilai tak memiliki sense of crisis. Popularitas jangan dibangun dengan janji. Pemilu sudah selesai, saatnya kerja penuhi janji politik saat kampanye. Bukan malah, bayar janji dengan janji.
“Tidak punya sense of crisis di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun, ekonomi nasional yang sedang diuji, masih ada angka kemiskinan di Kabupaten Malang,” tegas Asep Suriaman, Sabtu (1/2/2025)
Asep menambahkan anggaran APBD yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan lainnya.
“Anehnya masih bisa berpikir untuk menganggarkan fasilitas mobil operasional dinas bagi para kepala desa dan lurah yang kalau kita teliti muatan kepentingan personal lebih terlihat dibanding muatan kepentingan publik.
PuSDeK berharap, agar DPRD kabupaten Malang tidak memberikan ijin atau menyetujui niat bupati Malang ini. Mending anggarannya dialokasikan ke yang lain.
Sebelumnya, Bupati Malang, HM Sanusi merencanakan pemberian bantuan mobil operasional kepada 378 kepala desa dan 12 lurah di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang luas dan beragam.
“Tahun 2026 semua kepala desa kita bantu mobil operasional. Mudah-mudahan bisa Avanza,” terang Sanusi pada awak media saat Sambang Desa di Kecamatan Jabung (31/1).
Pemberian bantuan mobil operasional bagi kepala desa dan lurah ini pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Mengingat, kondisi geografis Kabupaten Malang yang sangat luas membuat kendaraan roda empat juga di butuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Bantuan mobil operasional ini akan di realisasikan secara bertahap mulai tahun 2026. Tahap pertama akan melibatkan 130 kendaraan, terikuti oleh tahap kedua dan ketiga dengan jumlah yang sama. Setiap kendaraan diperkirakan bernilai Rp 200 juta, sehingga total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 26 miliar.
Program ini menggunakan skema pinjam pakai, di mana kendaraan akan di adakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan di pinjamkan kepada kepala desa dan lurah. Skema ini dipilih untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari hibah langsung.
“Nanti kemungkinan yang bisa di laksanakan pinjam pakai. Karena yang di hibahkan di Mojokerto itu jadi masalah karena ada yang nggak sepaham, tapi kalau pinjam pakai insya Allah aman. Karena pengadaannya jadi satu di Pemerintah Kabupaten Malang,” tandas Sanusi.
Bupati Sanusi berharap dengan adanya bantuan mobil operasional ini, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik dan efektif, mengingat kepala desa dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa.
Penulis : Nes
Sumber Berita : Liputan
